Jasa Pembukuan

now browsing by category

 

Cara Input Faktur Pajak Digunggung Dalam E Faktur

key performance indicators

Bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pedangan Eceran (PKP PE) boleh menggunakan faktur pajak digunggung. Pengertian Faktur Pajak digunggung adalah  Penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dalam Masa Pajak yang bersangkutan. Berikut kami berikan tutorial Input Faktur Pajak Digunggung Dalam E Faktur.

Cara Input Faktur Pajak Digunggung Dalam E Faktur

  • Lakukan Posting SPT untuk Masa yang diinginkan
  • Buka SPT Masa yang diinginkan
  • Klik SPT > Formulir Lampiran > 1111 AB
  • Isi Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak digunggung selama sebulan pada bagian I.B.2

Read the Rest…

Cara Mudah Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Secara Online

key performance indicators
Semenjak e-faktur diberlakukan, permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan secara online oleh Wajib Pajak melalui website resmi efaktur. Rekan tidak perlu repot-repot datang an mengantri di KPP Pratama untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Cukup duduk manis dirumah atau kantor dengan bermodal komputer / laptop dan koneksi internet yang saat ini sudah cukup mudah didapatkan.

Syarat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Langkah pertama yang harus rekan lakukan adalah membuat sertifikat elektronik terlebih dahulu sebelum bisa meminta nomor seri faktur pajak. Sertifikat Elektronik ini berfungsi sebagai tanda tangan digital dari faktur pajak elektronik yang akan kita buat dan digunakan untuk aktivasi aplikasi efaktur. Syarat lainnya adalah rekan sudah menyampaikan pelaporan SPT Masa PPN dalam tiga bulan terakhir. Untuk pelaporan SPT Masa PPN sebaiknya dilakukan secara tepat waktu, karena denda atas keterlambatan / tidak menyampaikan SPT Masa PPN cukup besar yaitu Rp. 500.000 per keterlambatan.

Cara Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) Secara Online

  1. Kunjungi website resmi efaktur di alamat https://efaktur.pajak.go.id.
  2. Daftarkan sertifikat elektronik kedalam browser yang akan kita gunakan
    • Untuk browser google chrome cukup klik 2x pada sertifkat elektronik, lalu pilih next saja sampai diminta passphrase. Setelah proses selesai silahkan login di website efaktur dan pilih Menu Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
  • Read the Rest…

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi Efaktur

Dengan berlakunya efaktur secara nasional sejak Juli 2016, maka pembuatan faktur pajak harus menggunakan efaktur. Manfaat diberlakukannya efaktur, Rekan Wajib Pajak tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Cukup lakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online melalui akun enofa. Berikut adalah tutorial Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi Efaktur.

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi Efaktur

  • Login ke Aplikasi Efaktur
  • Klik menu Faktur Lalu pilih Administrasi Faktur
  • Pilih Rekam Faktur
  • Pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi rekan
  • Jenis Faktur. Pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru 
  • Nomor referensi diisi dengan catatan yang diperlukan termasuk untuk menulis nomor induk kependudukan bagi lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP
  • Klik Lanjutkan
  • Masukkan identitas lawan transaksi mulai dari NPWP, Nama, dan Alamat Lengkap. Jika rekan memiliki lawan transaksi yang sama untuk setiap transaksi, rekan bisa klik F3 atau tombol Cari NPWP. Namun sebelumnya rekan harus merekam dulu identitas masing-masing lawan transaksi melalui menu Referensi>Lawan transaksi>Administrasi Lawan Transaksi
  • Klik lanjutkan 

Read the Rest…

Cara Membuat Faktur Pajak Masukan Menggunakan Efaktur

Pengertian dari pajak masukan itu sendiri adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Berikut adalah cara membuat faktur pajak masukan menggunakan efaktur

Cara Membuat Faktur Pajak Masukan Menggunakan Efaktur

  • Buka menu Administrasi Faktur Pajak
  • Pilih Rekam Faktur
  • Masukkan Nomor Faktur Pajak yang diterima dari lawan transaksi
  • Masukkan NPWP Lawan Transaksi lalu tekan Enter
  • Pilih Buat Lawan Transaksi Baru.

Read the Rest…

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

qr code

BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

 

  1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

      1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
        • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
        • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
      2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
  2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

      1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
        • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
      2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
  3. Untuk SPT Masa
    1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
    2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
    3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
      1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
      4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :
        Read the Rest…

Begini Cara Perhitungan Pajak PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Yang Wajib Dipahami

Begini Cara Perhitungan Pajak PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Yang Wajib Dipahami

Tenaga Ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Dokter, Konsultan, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris dan Jasa Penilai. Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016, Tenaga Ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Simak cara perhitungan PPh 21 bagi Tenaga Ahli berikut ini.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Ahli

Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 17 Ayat 1:

  • Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juga sebesar 5%
  • Penghasilan kena pajak mulai dari Rp 50 juta sampai dengan RP 250 juta sebesar 15%
  • Dan penghasilan kena pajak antara Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 25%
  • Serta penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sebesar 30%

Cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli di atas mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 khususnya mengenai Tarif Penghasilan Kena Pajak. Selain itu juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21, dan Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.  Berikut ini akan dijelaskan mengenai perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli yang mendapatkan penghasilan bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan yang diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja.

Perhitungan PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Berkesinambungan

1.Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan Yang Menerima Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja adalah (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17. Penghasilan Bruto dihitung secara kumulatif.

Sebagai ilustrasi, pada Tahun 2017, saudari Hayati adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit Amanda. Atas jasa tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis, Beliau mendapatkan bagi hasil (Profit Sharing) sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk Rumah Sakit tersebut. Selain itu, saudara Hayati juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit Islam. Total penghasilan bruto yang diperoleh saudara Hayati dari praktek di Rumah Sakit selama tahun 2017 adalah Rp 582.500.000. Dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

  • Perhitungan Penghasilan Kena Pajak: 50% X Rp 582.500.000 = Rp 291.250.000
  • Perhitungan PPh 21 Terutang: (5% x Rp 50.000.000) + (15% x Rp 200.000.000) + (25% x Rp 41.250.000) = Rp 42.812.500.

Read the Rest…

20 (Transaksi) Contoh Soal Jurnal Umum Dan Jawabannya

neraca

Dengan terus berlatih mempelajari contoh-contoh soal jurnal umum pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, manfaat yang bisa kita dapat adalah nantinya kita akan dengan mudah mencatat dan membukukan suatu transaksi.

 

Bentuk Jurnal umum

Pengertian jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Bentuk jurnal umum yang -sering- digunakan pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa adalah seperti berikut.

Contoh soal jurnal umum ini adalah transaksi yang terjadi pada klub sepak bola “SOCCER” perusahaan ini dikelola oleh Tn. Pranoto.

Tanggal Transaksi
Januari 2017 1 Tn. Pranoto menyetorkan dana tunai sebesar Rp. 10.000.000 sebagai setoran modalnya.
2 Menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun, dibayar dimuka, sebesar Rp.90.000
2 Membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola, dan alat-alat lainnya senilai Rp.17.500
3 Diterima uang dari Bank Garda Nasional sebesar Rp. 150.000 untuk pemasangan sponsor.
4 Penerimaan uang dari Alcatel Corp untuk pemasangan iklan sponsor Rp.100.000
5 Membayar jasa perawatan lapangan Rp. 1.000
5 Menerima pendapatan iklan dan sponsor dari Coca Cola Company Rp.75.000
6 Dibayar tunai biaya kesehatan bagi para pemain bola Rp. 5.000
6 Membeli Bus Mercedes Benz OH Prima Intercooler seharga Rp. 450.000 melalui perusahaan leasing.Uang muka pembelian Rp.100.000, sisanya dibayar secara kredit.
8 Pembayar gaji untuk minggu pertama pemain dan ofisial Rp. 28.500
8 Beban Makan dan minum tim RAIDERS untuk minggu pertama Rp. 4.000 dibayar secara kredit.
10 Membayar premi asuransi untuk seluruh anggota tim Rp. 2.350
12 Memerima dana pembinaan dari PSSI senilai Rp. 100.000
14 Membeli peralatan rumah tangga untuk asrama pemain senilai Rp. 7.000
15 Membayar beban listrik, telepon, air pam,langganan internet, dengan jumlah Rp.5.235
15 Langganan majalah, surat kabar dan tabloid dibayar tunai Rp.200
16 Membayar secara kredit beban makan dan minum Rp. 4.200
17 Beban transport perjalanan ke Surabaya Rp. 5.000
18 Terjadi kecelakaan pada saat latihan yang mengakibatkan cederanya salah seorang pemain untuk itu harus dirawat di rumah sakit, beban yang timbul dari kejadian ini adalah sebesar Rp. 2.500
31 Beban Penyusutan Bus Rp. 1.700 dan Beban penyusutan peralatan mess/asrama Rp.250.

 

Read the Rest…

Contoh Cara Mencatat Transaksi ke Jurnal Umum

\Contoh Cara Mencatat Transaksi ke Jurnal Umum

Pengertian jurnal atau buku harian adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas transaksi secara kronologis sesuai urutan tanggal ke dalam jumlah yang harus di debet dan di kredit.

Jurnal di dalam praktik akuntansi adalah tempat pertama kali untuk mencatat transaksi. Jurnal sendiri berasal dari bahasa Perancis (jour) artinya adalah hari.

Buku jurnal berguna untuk menganalisis bukti transaksi sebelum dicatat ke dalam akun. Memang akan lebih praktis apabila bukti transaksi langsung dicatat ke akun yang terpengaruh. Namun ada beberapa kelemahan yang dapat terjadi, diantaranya sulit menemukan kesalahan apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan.

Di samping itu juga tidak ada catatan mengenai terjadinya transaksi dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut maka pencatatan dilakukan dengan bertahap. Terlebih dahulu lakukan analisa dan pencatatan ke dalam buku jurnal sebelum bukti transaksi di catat pada akun. Lebih jelasnya silahkan baca kembali Cara Mencatat transaksi ke dalam Jurnal Umum Akuntansi

Contoh beberapa kasus transaksi dan cara mencatat ke dalam jurnal umum

Berikut ini contoh pencatatan dalam jurnal umum untuk transaksi yang terjadi selama bulan Mei tahun 2006 di perusahaan MAMAT TAILOR

1 Mei: Tn. MAMAT menyetor uang pribadi ke dalam perusahaan “MAMAT TAILOR” sebagai modal awal usaha jahit sebesar Rp 4.000.000,-

Contoh mencatat jurnal transaksi modal awal:

  • Harta perusahaan dalam bentuk Kas bertambah Rp 4.000.000,- (Debet)
  • Modal Tn. Ali Bertambah Rp 4.000.000,- (Kredit)

\Contoh Cara Mencatat Transaksi ke Jurnal Umum


2 Mei: Disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar Rp 1.200.000,- untuk 6 bulan.

contoh mencatat jurnal traksaksi sewa di bayar dimuka :

  • Harta perusahaan dalam bentuk Sewa Dibayar Dimuka bertambah Rp 1.200.000,- (Debet)
  • Harta perusahaan dalam bentuk Kas berkurang Rp 1.200.000,- (Kredit)

\Contoh Cara Mencatat Transaksi ke Jurnal Umum

Read the Rest…