pajak

now browsing by tag

 
 

Cara Input Faktur Pajak Digunggung Dalam E Faktur

key performance indicators

Bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pedangan Eceran (PKP PE) boleh menggunakan faktur pajak digunggung. Pengertian Faktur Pajak digunggung adalah  Penyerahan BKP dan/atau JKP dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dalam Masa Pajak yang bersangkutan. Berikut kami berikan tutorial Input Faktur Pajak Digunggung Dalam E Faktur.

Cara Input Faktur Pajak Digunggung Dalam E Faktur

  • Lakukan Posting SPT untuk Masa yang diinginkan
  • Buka SPT Masa yang diinginkan
  • Klik SPT > Formulir Lampiran > 1111 AB
  • Isi Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak digunggung selama sebulan pada bagian I.B.2

Read the Rest…

Cara Mudah Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Secara Online

key performance indicators
Semenjak e-faktur diberlakukan, permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan secara online oleh Wajib Pajak melalui website resmi efaktur. Rekan tidak perlu repot-repot datang an mengantri di KPP Pratama untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Cukup duduk manis dirumah atau kantor dengan bermodal komputer / laptop dan koneksi internet yang saat ini sudah cukup mudah didapatkan.

Syarat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Langkah pertama yang harus rekan lakukan adalah membuat sertifikat elektronik terlebih dahulu sebelum bisa meminta nomor seri faktur pajak. Sertifikat Elektronik ini berfungsi sebagai tanda tangan digital dari faktur pajak elektronik yang akan kita buat dan digunakan untuk aktivasi aplikasi efaktur. Syarat lainnya adalah rekan sudah menyampaikan pelaporan SPT Masa PPN dalam tiga bulan terakhir. Untuk pelaporan SPT Masa PPN sebaiknya dilakukan secara tepat waktu, karena denda atas keterlambatan / tidak menyampaikan SPT Masa PPN cukup besar yaitu Rp. 500.000 per keterlambatan.

Cara Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) Secara Online

  1. Kunjungi website resmi efaktur di alamat https://efaktur.pajak.go.id.
  2. Daftarkan sertifikat elektronik kedalam browser yang akan kita gunakan
    • Untuk browser google chrome cukup klik 2x pada sertifkat elektronik, lalu pilih next saja sampai diminta passphrase. Setelah proses selesai silahkan login di website efaktur dan pilih Menu Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
  • Read the Rest…

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi Efaktur

Dengan berlakunya efaktur secara nasional sejak Juli 2016, maka pembuatan faktur pajak harus menggunakan efaktur. Manfaat diberlakukannya efaktur, Rekan Wajib Pajak tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Cukup lakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online melalui akun enofa. Berikut adalah tutorial Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi Efaktur.

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran Menggunakan Aplikasi Efaktur

  • Login ke Aplikasi Efaktur
  • Klik menu Faktur Lalu pilih Administrasi Faktur
  • Pilih Rekam Faktur
  • Pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi rekan
  • Jenis Faktur. Pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru 
  • Nomor referensi diisi dengan catatan yang diperlukan termasuk untuk menulis nomor induk kependudukan bagi lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP
  • Klik Lanjutkan
  • Masukkan identitas lawan transaksi mulai dari NPWP, Nama, dan Alamat Lengkap. Jika rekan memiliki lawan transaksi yang sama untuk setiap transaksi, rekan bisa klik F3 atau tombol Cari NPWP. Namun sebelumnya rekan harus merekam dulu identitas masing-masing lawan transaksi melalui menu Referensi>Lawan transaksi>Administrasi Lawan Transaksi
  • Klik lanjutkan 

Read the Rest…

Cara Membuat Faktur Pajak Masukan Menggunakan Efaktur

Pengertian dari pajak masukan itu sendiri adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Berikut adalah cara membuat faktur pajak masukan menggunakan efaktur

Cara Membuat Faktur Pajak Masukan Menggunakan Efaktur

  • Buka menu Administrasi Faktur Pajak
  • Pilih Rekam Faktur
  • Masukkan Nomor Faktur Pajak yang diterima dari lawan transaksi
  • Masukkan NPWP Lawan Transaksi lalu tekan Enter
  • Pilih Buat Lawan Transaksi Baru.

Read the Rest…

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

qr code

BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

 

  1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)

      1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
        • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
        • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
      2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
  2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

      1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
        • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
      2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
  3. Untuk SPT Masa
    1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
    2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
    3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
      1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
      4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :
        Read the Rest…

Begini Cara Perhitungan Pajak PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Yang Wajib Dipahami

Begini Cara Perhitungan Pajak PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Yang Wajib Dipahami

Tenaga Ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Dokter, Konsultan, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris dan Jasa Penilai. Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016, Tenaga Ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Simak cara perhitungan PPh 21 bagi Tenaga Ahli berikut ini.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Ahli

Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 17 Ayat 1:

  • Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juga sebesar 5%
  • Penghasilan kena pajak mulai dari Rp 50 juta sampai dengan RP 250 juta sebesar 15%
  • Dan penghasilan kena pajak antara Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 25%
  • Serta penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sebesar 30%

Cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli di atas mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 khususnya mengenai Tarif Penghasilan Kena Pajak. Selain itu juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21, dan Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.  Berikut ini akan dijelaskan mengenai perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli yang mendapatkan penghasilan bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan yang diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja.

Perhitungan PPh 21 Bagi Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Berkesinambungan

1.Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan Yang Menerima Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja adalah (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17. Penghasilan Bruto dihitung secara kumulatif.

Sebagai ilustrasi, pada Tahun 2017, saudari Hayati adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit Amanda. Atas jasa tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis, Beliau mendapatkan bagi hasil (Profit Sharing) sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk Rumah Sakit tersebut. Selain itu, saudara Hayati juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit Islam. Total penghasilan bruto yang diperoleh saudara Hayati dari praktek di Rumah Sakit selama tahun 2017 adalah Rp 582.500.000. Dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

  • Perhitungan Penghasilan Kena Pajak: 50% X Rp 582.500.000 = Rp 291.250.000
  • Perhitungan PPh 21 Terutang: (5% x Rp 50.000.000) + (15% x Rp 200.000.000) + (25% x Rp 41.250.000) = Rp 42.812.500.

Read the Rest…

Update efaktur 2019 versi 2.2

whatsapp

Hai sobat, siap-siap melakukan update efaktur ya mulai tanggal 2 Februari 2019, cara nya gampang,

Download dan ikutin tahapan berikut:

1. Backup data

Selalu backup database e-faktur sebelum menjalankan update aplikasi, ini sangat penting . Cukup dengan menyalin (copy) folder DB (Database) dari aplikasi efaktur lama ke media penyimpanan lain.

2. Download Aplikasi efaktur 2019 versi 2.2

Link Download Web Resmi : https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi

Link Mirror (mediafire) : Efaktur_Windows_32bit | Efaktur_Windows_64bit

Ingat: Update baru dapat dilakukan mulai 2 Februari 2019

3. Extract aplikasi efaktur yang sudah di download

Read the Rest…

Solusi e-Filing Error Proses Upload Tidak Berhasil, Silahkan Ulangi Lagi

Solusi e-Filing Error Proses Upload Tidak Berhasil, Silahkan Ulangi Lagi

Akhir bulan merupakan batas akhir pelaporan SPT Masa PPN 1111. Detik – detik akhir pelaporan SPT Masa PPN dapat dipastikan banyak wajib pajak yang masih berusaha lapor. Tetapi, wajib pajak sekarang lebih fleksibel dan hemat waktu karena lapor SPT Masa PPN 1111 tidak perlu datang ke KPP langsung yang tentu saja ramai di akhir bulan.

Mulai April 2018 pelaporan SPT Masa PPN 1111 wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik atau e-Filing. e-Filing dapat dilakukan di DJP Online. DJP Online dapat diakses secara free di alamat djponline.pajak.go.id.

Untuk dapat lapor SPT Masa PPN 1111 secara e-Filing, yang harus anda lakukan adalah buat SPT atau file CSV di aplikasi e-faktur. Setelah terbentuk file CSV, barulah lapor di DJP Online dengan upload file CSV tersebut berserta lampiran PDF.

Apabila tidak ada kendala dalam proses upload file CSV SPT Masa PPN 1111, pastinya proses akan berlanjut dan anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
Namun, ada kalanya saat proses upload file CSV di DJP Online anda akan mendapati hambatan berupa error tidak berhasil upload. Seperti yang saya temui kemarin, ada wajib pajak menjelaskan bahwa upload selalu tidak berhasil muncul keterangan “Proses Upload Tidak Berhasil, Silahkan Ulangi Lagi”.
Karena penasaran saya-pun mencoba upload file CSV tersebut di DJP Online. Hasilnya sama, e-filing error muncul keterangan “Proses Upload Tidak Berhasil, Silahkan Ulangi Lagi”.
Dengan solusi-solusi pada umumnya, saya mencoba untuk clear chace dan cookies pada browser, mengganti aplikasi e-faktur, melakukan patch e-faktur terbaru, dan buat ulang CSV. Hasilnya masih sama, e-Filing error “Proses Upload Tidak Berhasil, Silahkan Ulangi Lagi”.

Read the Rest…