Pajak dan Zakat dalam Perspektif Islam

Penulis : Tasya Ananda Gisella | Editor : Lina Royani

Bagi banyak Negara, Penerimaan Pajak merupakan salah  satu devisa utama dalam menunjang pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup masyarakat.

Namun, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pajak dan zakat merupakan hal yang berbeda dan ada pula yang berpendapat bahwa pajak dan zakat merupakan hal yang sama. Maka dari itu, Tim Jasa Pembukuan ingin membahas Pajak dan Zakat dalam Perspektif Islam.

Simak penjelasan berikut.

Baca juga : Pengertian, Karakteristik, Contoh, Kekurangan dan Kelebihan Perusahaan Dagang

Pengertian Pajak

Dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyebutkan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh berkah, terpuji dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman dala surat At-Taubah ayat 103:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Konsep Pajak dan Zakat dalam Islam

Afzalur Rahman pernah menyebutkan tentang perbedaan antara konsep zakat dan konsep

pajak (1996:243-245), sebagai berikut :

No. Uraian Konsep Zakat Konsep Pajak
1 Sifat Kewajiban agama dan suatu

bentuk ibadah

Kebijakan ekonomi untuk

memperoleh pendapatan

bagi pemerintah

2 Subjek Diwajibkan pada seluruh umat

Islam di suatu negara

Diwajibkan pada seluruh

masyarakat tanpa melihat

agama, kasta, dan lainnya.

3 Status Kewajiban Kewajiban yang harus

dibayarkan dalam keadaan

seperti apapun tanpa dapat

dielakkan

Kewajiban yang dapat

ditangguhkan oleh

pemerintah yang berkuasa

4 Tarif Sumber dan besarnya

ditentukan oleh Al-Qur’an dan

sunnah, tidak boleh diubah oleh

siapapun

Sumber dan besar pajak

dapat diubah dari waktu ke

waktu sesuai keperluan

pemerintah

5 Pengguna dana Butir-butir pengeluaran dan

mustahik zakat dinyatakan

dalam Al-Qur’an dan hadis, tak

seorang pun mempunyai hak

mengubahnya

Pembelanjaan pajak dapat

diubah atau dimodifikasi

menurut kebutuhan

pemerintah

6 Penerima manfaat Zakat diperoleh dari orang kaya

dan diberikan pada orang

miskin

Pajak memberikan manfaat

kepada orang kaya dan

orang miskin. Dalam

kondisi tertentu lebih

menguntungkan orang kaya

7 Tujuan perolehan Zakat dikenakan untuk

mencegah ketidakwajaran dan

ketidakseimbangan distribusi

kekayaan serta mencegah

penumpukan harta di tangan

segelinitir orang

Pajak dikenakan dengan

tujuan utama untuk

memperoleh pendapatan

atau pemasukan

 

Adapun Yusuf Qardhawi melihat masalah zakat dan pajak ini dari beberapa sisi. Menurut

Qardhawi, ada sisi-sisi persamaan antara zakat dan pajak (Qardhawi, 1994: 2/997-1004) yaitu:

  1. Unsur paksaan
  2. Dibayarkan kepada pemerintah daerah atau pusat
  3. Tidak adanya kompensasi dari pembayaran kewajiban (zakat maupun pajak)
  4. Ada sasaran sosial, ekonomi dan politik, disamping sasaran keuangan.

Adapun sisi-sisi perbedaannya adalah:

  1. Nama dan indikasi makna; zakat lebih tertuju pada makna penyucian, pertumbuhan dan barakah. Sedangkan pajak lebih tertuju maknanya pada pemaksaan kewajiban,
  2. Substansi dan sasaran. Zakat itu adalah ibadah sebagai bentuk kesyukuran dan taqarrub pada Allah, sedangkan pajak hanya sekedar kewajiban sipil sebagai seorang warga Negara.
  3. Penentuan nishab atau batas minimal kewajiban dan besaran yang dikeluarkan
  4. Sifat tetap dan kekekalan
  5. Objek zakat berbeda dengan pajak
  6. Hubungan kewajiban, pajak adalah hubungan antara seorang warga Negara dengan penguasa sedangkan zakat adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya.
  7. Tujuan, zakat memiliki unsur tujuan ruhiyyah dan moral (khuluqiyyah) sedangkan pajak tidak memiliki hal tersebut.
  8. Asas hukum, pajak memiliki asas hukum berbeda-beda secara teori, sedangkan zakat jelas, asas hukumnya adalah bersumber dari Allah semata.

Oleh karena perbedaan-perbedaan yang signifikan itulah, akhirnya Yusuf Qardhawi, ulama tersohor yang diakui secara internasional ini, dengan penuh kehati-hatian, beliau memfatwakan sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Syaltut sebelumnya, bahwa pajak tidak dapat mengganti kewajiban zakat, karena banyak pertimbangan syariah yang menyebabkannya berbeda. Qardhawi kemudian menambahkan bahwa keputusan akhir inilah yang lebih menenangkan seorang pemberi fatwa maupun orang yang meminta fatwa.

Keputusan akhir yang sejenis juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, seorang ulama kenamaan yang memilki banyak karya ilmiah tingkat internasional.Zuhaili mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak dapat mengganti kewajiban zakat, karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi.

Baca juga : Pengertian, Karakteristik, Contoh, Kekurangan dan Kelebihan Perusahaan Dagang

Persamaan Zakat dan Pajak

  1. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Jika seorang muslim terlambat dalam membayar zakat karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disinilah pemerintah Islam akan memaksanya bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
  2. Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat (Negara), pusat maupun daerah. Maka zakatpun demikian karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.
  3. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian halnya dengan zakat, pezakat tidak memperoleh imbalan.
  4. Apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Hubungan Zakat dan Pajak dalam Perspektif Islam

Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam.Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan.

Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat.Konsekuensinya penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoini peradaban Barat sehingga hokum-hukum syar’I semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hokum-hukum Barat buatan manusia diutamakan.Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak.

Akibatnya muncul pertanyaan: wajibkah kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agam? Oleh sebab itu tidaklah bias dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga muncullah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Perbedaannya, zakat diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah epada orang-orang beriman untuk mengharapkan keridhoan-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang didasarkan pada Undang-Undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbed yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat.

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial.

Membahas hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberpaa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Mengenai hokum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang dapat muncul, seperti pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.Pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan, pendapat ini ini diambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bias jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri, yang disebut amri ini dapat disebutkan sebagai pemerintah.

Mengenai hubungan antara zakat dan pajak sebenarnya bukanlah maslaah yang baru dalam Islam.Berdasarkan jejak rekam sejarah, setidaknya masalah tersebut telah terjadi semenjak pasukan muslimin yang baru saja berhasil menaklukkan Irak (Ardun Sawad).

Kemudian setelah terjadi perdebatan panjang, khalifah Umar Ibn Khattab R.A berijtihad untuk tidak membagikan harta rampasan perang tersebut (mejadikan Ardun Sawad sebagi Fa’i), dengan mempertimbangkan generasi mendatang.Akan tetapi, tanah taklukan tersebut dikenakan Kharaj (pajak) kepada penduduk sekalipun telah memeluk ajaran Islam.Semenjak itulah, tonggak awal diberlakukannya kewajiban pajak disamping zakat (Kharaj dan Ushr) bagi kaum muslimin berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam.Dan ketentuan tersebut berlanjut hingga masa dauliyyah (Daulah Umayyah, Abbasiyyah, dan terakhir daulah Utsmaniyyah).

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Menurut Muhammad Abdul Mannan, salah seorang pemikir ekonomi Islam di era kontemporer, memandang bahwa zakat sebagai poros utama keuangan publik Islam. Zakat bukan pula pajak, namun justru dipandang sebagai sumber utama pendapatan dan juga “a religious obligation”. Muhammad Abdul Mannan menegaskan bahwa zakat memeang tidak memilki efek merugikan dalam motivasi bekerja.Justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu yang membangkitkan semangat untuk bekerja.

Akan tetapi seriring dengan kemunduran peradaban Islam disertai hegemoni peradaban barat, hukum syar’i semakin ditinggalkan dan digantikan dengan hokum Wad’I (buatan manusia), implikasinya berbagai penyimpangan tidak terelakkan bahkan penyalahgunaan fungsi dari pajak tidak dapat dihindarkan, fungsi zakat sebagai pemasukan Negara dikebiri dan menggantikannya dengan pajak. Lahirnya dokumen Magna Charta di inggris (1215),

Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Amerika (1775-1781) dengan jargonya yang terkenal “No Taxation without representation, Taxation without representation is tyranny, Taxation without representatiton is robbery” merupakan bukti konkrit dari adanya penyimpangan-penyimpangan dan ketidakpuasan rakyat terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlebihan dan semena-mena oleh para penguasa.

Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi Negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai Negara, dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab Negara dibidang ekonomi maupun social.Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan Negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun social.

Dua hal ini memantik beberapa permasalahan penting mengingat adanya perbedaan antara keduanya (pajak dan zakat) yaitu timbulnya dualism pemungutan (pajak dan zakat) atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualism system ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks mensejahterakan rakyat.

Baca juga : Pengertian, Karakteristik, Contoh, Kekurangan dan Kelebihan Perusahaan Dagang

 

Penutup :

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya., namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah SWT sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep Negara, sedangkan zakat lahir dari konsep Islam.

Masalah zakat dan pajak akan senantiasa menjadi polemik yang tak kunjung usai, dikalangan masyarakat muslim. Polemik tersebut akan membawa dampak pada perkembangan yang sangat dinamis seputar pengelolaan dana zakat dan pajak, disemua Negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Umat Islam telah memiliki pengalaman sejarah panjang tentang model terbaik akulturasi antara budaya Barat dan budaya Timur.Sudah bukan saatnya budaya-budaya tersebut dihadap-hadapkan dalam posisi yang bertentangan, sebagaimana masa pra penjajahan dulu.

Tetapi bagaimana agar budaya-budaya tersebut diambil yang terbaik untuk kemaslahatan umat manusia sebanyak-banyaknya. Inilah tantangan nyata para kaum muslim agar mereka dapat memberikan argumentasi yang kuat terhadap seluruh aspek aspek kehidupan, dari sumber hukum Al-Qur’an dan sunnah. Salah satu diantaranya adalah masalah zakat dan pajak ini. Ini akan terus menerus muncul hingga titik tertentu yang berbasis pada kemaslahatan umat manusia seutuhnya, termasuk umat Islam.

Semoga di Tahun Baru Islam ke 1443 H kita semakin terbuka akan perkembangan ilmu dan tetap menjadi orang yang selalu ingin berkembang lagi dalam dunia perpajakan dan keuangan. Jika ingin konsultasi GRATIS silahkan klik disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sales & Support
Kirim